Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tengah (Sulteng)

Pasca-PSU Memanas, AMPUH Sulteng: Jangan Biarkan Demokrasi Diperdaya Kepentingan Kapitalis

Komentar
X
Bagikan

Banggai, Lirikbanggai.com – Ketegangan politik di Kabupaten Banggai pasca pelaksanaan Pemilu dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kian meruncing. Perseteruan antar pendukung pasangan calon semakin tajam, memunculkan saling tuding hingga aksi massa yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menanggapi situasi ini, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tengah, Chaerul Salam, menyampaikan kritik keras terhadap dinamika politik yang berkembang, khususnya setelah tim hukum pasangan calon nomor urut 03, Sulianti Murad – Samsul Bahri Mang, menggugat hasil PSU di Kecamatan Toili dan Simpang Raya.

“Kita perlu jeli melihat apa motif di balik gugatan ini. Ketidakpuasan terhadap hasil PSU patut dipertanyakan. Apakah ini benar-benar demi demokrasi, atau justru ada kepentingan tersembunyi?” ujar Chaerul, Kamis (24/4/2025).

Chaerul menegaskan, masyarakat berhak tahu jika terdapat agenda tersembunyi dalam manuver politik tersebut. Salah satunya, menurut dia, terkait isu pengamanan aset perusahaan sawit yang disebut-sebut berkaitan dengan calon bupati Sulianti Murad.

“Ada sekitar 2.500 hektar lahan di luar batas HGU yang telah diambil alih Pemda dan rencananya akan dikelola untuk kepentingan rakyat Banggai. Belum lagi kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang yang rencananya akan dikeluarkan dari peta konsesi perusahaan. Ini bukan perkara sepele,” ujarnya.

Chaerul mengungkap bahwa proses hukum atas dugaan pencaplokan hutan lindung oleh perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu kandidat juga telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa jika dorongan menggugat hasil pilkada semata-mata demi melindungi aset bisnis, maka rakyat harus bersatu dan menolak tindakan tersebut.

“Kalau hasrat berkuasa bukan untuk melayani rakyat, tapi demi mempertahankan aset dan memperkuat kapitalisasi lahan, itu bentuk penghinaan terhadap demokrasi. Mereka menggunakan jubah konstitusi untuk mengangkangi kepentingan publik,” tegasnya.

Tak hanya itu, Chaerul juga mengkritik keberadaan ‘pembisik’ di lingkaran pasangan calon, yang menurutnya hanya mendorong gugatan demi kepentingan pribadi.

“Saya menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, memperdaya kandidat, hanya demi menggarong pundi-pundi kekuasaan,” pungkasnya.*

Baca Juga